Makalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja

21 views

Makalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja – Bab 1 Sekilas Tentang Asuransi A. Definisi Asuransi Istilah Belanda untuk asuransi adalah Verzekering dan asuransi bahasa Inggris, yang berarti jaminan atau pertanggungan. Penulis Indonesia yang menggunakan istilah pertanggungan adalah Soekardono dan Subekti, diikuti oleh Virjono Projodikoro yang menggunakan istilah asuransi. Dalam hukum perasuransian, yang menjamin disebut tertanggung, yang membawa disebut surety, Virgino Projodicoro menggunakan istilah surety untuk tertanggung dan penjamin untuk penanggung. Hidup penuh dengan risiko dan orang selalu berusaha meminimalkan risiko ini, sehingga setiap orang akan berusaha melindungi kesejahteraan keluarganya. Salah satu cara untuk memastikan keamanan ini adalah dengan mengambil kontrak asuransi. Para ulama berbeda pendapat tentang asuransi, dan masing-masing pendapat tersebut menunjukkan perbedaan. Adanya perbedaan pendapat ini tidak merepresentasikan kontradiksi yang nyata, melainkan keinginan para perumus untuk memasukkan sebanyak mungkin elemen di satu sisi, dan membatasi elemen di sisi lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada satu ulasan yang dilihat dari perspektif yang berbeda. Definisi asuransi seperti yang dijelaskan dalam ensiklopedia umum: Asuransi adalah suatu usaha, perjanjian untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa (ditentukan dalam kontrak) yang tidak dapat diramalkan di masa depan. Itu sebabnya seseorang menjaminnya

2 Penanggung harus membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada penanggung. Pasal 246 KUHPerdata menjelaskan bahwa asuransi atau ganti rugi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang mendapat premi, dan tertanggung untuk dibebaskan dari kerugian karena kerugian, kerugian atau tidak adanya manfaat yang diharapkan, yang akan diderita karena ketidakpastian. . . peristiwa dalam pasal 1 Undang-undang 2 Tahun 1992 asuransi atau penjaminan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung setuju untuk mengganti kerugian tertanggung dengan menerima premi asuransi. untuk kehilangan, kerusakan dan kehilangan. atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena kehilangan keuntungan yang tidak terduga, atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak ditentukan, atau pemberian pembayaran berdasarkan kematian atau kehidupan tertanggung. Di lain pihak, Pasal 1774 KUHP Bagian XV, Bagian III, menegaskan bahwa asuransi termasuk dalam kategori akad yang berhasil, yaitu akad yang menimbulkan kerugian dan keuntungan bagi semua pihak, atau untuk sementara, akad tersebut. fakta yang tidak diketahui. Bentuk lain adalah kehidupan dan investasi. Dalam hal ini, Emmy Pangaribuan Simanjuntak tidak setuju dengan penggolongan perjanjian asuransi sebagai perjanjian biasa. Dikatakannya, dalam beberapa kasus, ketentuan Pasal 1774 KUHP menjadi tidak sah karena dalam suatu perjanjian lepas, para pihak secara sadar dan sadar mengambil peluang dan keberhasilan yang tidak seimbang. Perjanjian ini dilarang oleh hukum jika itu adalah permainan atau permainan dan hukum tidak melindungi Anda (Pasal 1778 KUHP). Yang diperbolehkan hanya dalam kaitannya dengan kontrak asuransi (Pasal 1787 KUHP). Alasan lain adalah bahwa dalam kontrak asuransi, penanggung, dalam pertimbangan risiko, juga menerima imbalan dari tertanggung, yang disebut premi. Mengutip pendapat Bpk. T. J. Dorhut Mies, artikel ensiklopedia umum, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1977, hlm. 101.

Makalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Makalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja

3 KUHPerdata mencantumkan kontrak asuransi dalam perjanjian kecelakaan, besarnya tanggung jawab penanggung kepada kantor asuransi akan ditentukan oleh peristiwa berikutnya, kemudian hal ini semakin memperkuat pendapat keliru Anda. dikatakan bahwa asuransi ini termasuk dalam perjanjian bersyarat. . 11 Berikut adalah beberapa pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang keilmuan atau hukum: Virgiono Projodicoro, asuransi (verzekering), artinya pertanggungan. Asuransi melibatkan dua pihak, salah satunya dapat menjamin bahwa pihak lain akan menerima kerugian atau ganti rugi yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di awal. tidak bisa menentukan kapan itu akan terjadi. 12 Sebagai kontra-konsolidasi dari asuransi ini, tertanggung harus membayar kepada tertanggung sejumlah uang (premi) tertentu, yang akan menjadi milik tertanggung jika diisi pada tanggal tersebut. kejadian yang diharapkan tidak terjadi. 13 D. Sutanto menegaskan bahwa asuransi berarti menghilangkan risiko kerugian yang tidak terduga sebelum seseorang menghadapi banyak orang atau menghadapi risiko yang sama dan membayar premi yang cukup. menutupi semua kerugian yang mungkin terjadi. orang di antaranya. 14 Masih dalam hal asuransi, A. Abbas Salim lebih memilih konsep asuransi untuk menentukan beberapa kerugian kecil daripada kerugian besar dan tidak pasti. 15 Selain itu, Santoso Pojosubroto, asuransi, kesepakatan bersama, tanggung jawab, penghargaan, Emmy Pangaribuan Simanjuntak ke-11, Hukum Perasuransian, Yogyakarta, Jurusan Fakultas Hukum Bisnis. . Hukum, Universitas Gaya Mada, 1980, hlm. 7 dan Virjono Projodikoro, Hukum Perasuransian Indonesia, Jakata, Intermasa, 1982, hlm. 14 D. Sutanto, Sekilas Konsep dan Perkembangan Asuransi Jiwa, Jakarta, Yayasan Dharmasiswa Bumi Putera 1912, 1995, hlm. A. Abbas Salim, Asuransi Dasar, Bandung, Tarcito, 1985, hlm. 1.

Pdf) Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Dalam Kepersertaan Program Jaminan Sosial Di Malaysia Dan Indonesia

4 kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk, karena suatu peristiwa yang dipertanggungkan yang tidak disebutkan dalam kontrak, karena kerugian yang disebabkan oleh tertanggung atau orang yang ditunjuk karena suatu peristiwa yang didasarkan pada kehidupan atau kesehatan. dari pihak asuransi. 16 Masih dalam masalah asuransi, Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pertanggungan (insurance) sebagai suatu perjanjian dimana penanggung harus menerima suatu premi untuk mengganti tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kerugian yang diantisipasi. pengalaman karena peristiwa yang tidak diketahui. 17 Selain itu, V. J. S. Pihak lain akan membayar biaya. Ada risiko yang tidak diketahui dari pertanggungan asuransi. Selain itu, terdapat pendelegasian atau pengalihan tanggung jawab untuk menanggung beban risiko dari pihak yang bertanggung jawab. Mengingat pihak lain yang mendelegasikan tanggung jawab ini, ia harus membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang menerima pendelegasian atau yang memikul tanggung jawab yang disebut premi. Oleh karena itu, asuransi merupakan kontrak timbal balik yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Kontrak kerugian (wasring) atau kontrak ganti rugi berdasarkan asuransi. 2. Adanya pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung. 3. Asuransi adalah kontrak bersyarat. 4. Ada premi yang dibayar oleh asuransi. 16 Santoso Pojosubroto, Beberapa Aspek Hukum Asuransi Jiwa di Indonesia, Jakarta, Barata, 1969, hlm. Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Perasuransian, Bandung, Alumni, 1983, hlm. Perpustakaan V.J., 1976, Ting. 63.

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu kesepakatan bersama, artinya masing-masing pihak harus berbuat sesuatu untuk pihak lain, dalam hal itu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Seorang penjamin akan membayar penjamin sejumlah uang jika terjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak akan terjadi. Di sini harus ada hubungan sebab akibat antara kejadian dan kerugian. Asuransi disebut kontrak kerugian, yang dipahami bahwa penanggung harus menanggung kerugian, karena orang yang diasuransikan dirugikan dan apa yang rusak sebagai gantinya (prinsip ganti rugi). Kompensasi tidak semua kerugian. Bisa jadi seluruh nilai obyek yang dipertanggungkan tidak diasuransikan, sehingga risiko ditanggung oleh tertanggung sendiri. Oleh karena itu, kami masih melihat penyimpangan dari prinsip ganti rugi, yaitu asuransi tidak dapat memberikan ganti rugi yang lebih besar dari kerusakan (Pasal 253 KUHD). Asuransi juga disebut kontrak kontingen, yang berarti bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada penanggung dipenuhi hanya jika peristiwa tertentu diasuransikan. Oleh karena itu, penerapan kewajiban ganti rugi tergantung pada keadaan. Dari batasan Pasal 246 KUHD, Virgiono Projodicuro menurunkan beberapa unsur dalam Pasal 246 KUHD, yaitu: 1. Premi yang dijamin dibayarkan kepada penjamin sekaligus atau bertahap. 2. Jaminan akan dibayar sekaligus atau dicicil, jika unsur ketiga terpenuhi. 3. Awalnya akan ada kejadian yang tidak jelas, Virgiono Projodicoro, Loc. Kutipan, Hal. 5

6 Dari berbagai unsur akad asuransi tersebut menjadikan para pihak dalam akad asuransi lebih dapat dipercaya, terutama mengenai syarat-syarat yang terdapat dalam akad asuransi. Penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak selama kelanjutan kontrak asuransi atau pemutusan kontrak asuransi. B. Sejarah Asuransi 1. Zaman Hebat Yunani Zaman Hebat Yunani di bawah pemerintahan Alexander Agung (SM).

Makalah asuransi kesehatan sosial, asuransi tenaga kerja proyek, makalah asuransi tenaga kerja, makalah jaminan sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, asuransi tenaga kerja indonesia, asuransi tenaga kerja astek, dinas sosial tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, makalah asuransi sosial, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja asing

Leave a reply "Makalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja"